Banda Aceh Peduli Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Banda Aceh – Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin, M. Eng, Sc mengatakan saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa program terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini disampaikan Mawardy saat membuka acara pembukaan pertemuan tingkat tinggi Walikota Inklusif dengan topik mengatasi kebutuhan para penyandang disabilitas, Selasa (2/7) di Hotel Hermes Palace, Jalan P. Nyak Makam, Banda Aceh.

Acara ini difasilitasi oleh Unesco PBB. Adapun beberapa program tersebut, lanjut Mawardy adalah Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). “Kita memberikan bantuan jaminan sosial kepada ODKB berupa uang sebanyak Rp 300.000 per bulan kepada mereka yang tidak bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain dan ditransfer langsung melalui rekening masing-masing keluarga yang mengasuh”, ujar Mawardy. Selain itu, Pemko Banda Aceh telah melakukan program pembinaan penyandang disabilitas potensi, yaitu pembinaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan potensi kecacatan, agar mereka dapat hidup mandiri sesuai dengan kondisi yang dimiliki.

Kemudian Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dimana program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para penyandang disabilitas yang memiliki embrio usaha dengan cara memberi bantuan paket usaha berupa barang sesuai dengan jenis usaha masing-masing penyandang Disabilitas, seperti Menjahit dan Usaha Kios. Bentuk perhatian lain, lanjut Mawardy adalah menyediakan akses evakuasi serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap bangunan gedung dan harus memiliki kemudahan hubungan horizontal dan vertikal.

Selanjutnya, penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “khusus yang ini belum kita sediakan sepenuhnya, dan akan kita prioritaskan kedepan”, Kata orang nomor satu di jajaran Pemko Banda Aceh ini.

Meskipun telah melakukan program-program tersebut, Mawardy mengaku belum sepenuhnya maksimal, untuk itu dia berharap pada pertemuan tingkat tinggi Walikota Inklusif ini nantinya dapat membahas tantangan dan peluang untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik di tingkat lokal dan regional. “Yang lebih penting lagi, pertemuan ini dapat memberikan kesempatan untuk pertukaran informasi dan praktik terbaik dari berbagai kota di Indonesia, mengenai desain dan pelaksanaan inisiatif kebijakan terhadap para penyandang disabilitas” harapnya.

Sementara itu, Direktur Unesco Indonesia Prof DR Hubert Gizjen mengatakan pertemuan ini bagian dari prakarsa PBB untuk mendukung penyebaran dan pelaksanaan mengenai hak-hak azasi manusia dengan dimensi inklusif sosial terbuka yang menegaskan kembali bahwa semua orang dengan semua distabilitas yang dialaminya harus dapat menikmati semua hak azasi manusia dan kebebasan berdasarkan pada azas kesetaraan.

Senada dengan Mawardy, Hubert juga mengatakan pertemuan ini sangat bermanfaat bagi para Walikota untuk kota inklusif dimana akan memiliki kesempatan saling berbagi berbagai pengalaman mengenai penerapan-penerapan yang telah dilakukan di kota masing-masing.

Asisten Keistimewaan dan Ekonomi Provinsi Aceh, Said Mustafa mewakili Gubernur Aceh pada kesempatan yang sama juga mengatakan Pemprov Aceh juga memiliki komitmen yang kuat dalam memenuhi hak-hak penyandang distabilitas di Aceh. “Sebagai perhatian kita kepada mereka, Pemprov Aceh telah mengalokasikan dana sekitar 5 M setiap tahunnya dari APBA, dan dari APBN 1,45 M. Anggaran ini kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif, life skill melalui praktek bina kerja dan bantuan sosial lainnya.

Turut hadir pada acara ini, pimpinan dan anggota DPR Aceh, para Walikota dari berbagai daerah di Indonesia, LSM dan Lembaga Internasional, perwakilan PBB, para Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial dari berbagai wilayah di Indonesia serta para penyandang disabilitas.(Mkk)

http://www.bandaacehkota.go.id

BANDA ACEH – Walikota Banda Aceh, Mawardy Nurdin berjanji akan memberikan kemudahan bagi para penyandang cacat (disabilitas). Hal itu disampaikannya terkait kerjasama dengan UNESCO mengenai pengembangan insfratruktur kota yang ramah bagi para penyandang cacat.

“Program pembangunan jalan untuk pejalan kaki yang sedang dikerjakan dari Simpang Surabaya sampai perbatasan kota tujuanya juga untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat,” kata Mawardy Nurdin, Selasa (2/7) kemarin usai acara pembukaan pertemuan tingkat tinggi Walikota untuk Kota-Kota Inklusif, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut dilaksanakan karena UNESCO ingin menjadikan Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota yang ramah bagi disabilitas.  “Karena itu, setelah acara pembukaan pertemuan, antara kami dengan salah seorang direktur UNESCO, Prof Dr Hubert Gijen melakukan penandatangan kerjasama untuk hal tersebut di atas,” ujarnya.

UNESCO memilih Kota Banda Aceh sebagai pilot project kota yang ramah terhadap penyandang cacat. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan lembaga itu dua bulan lalu, sejumlah fasilitas kota yang dibangun pada umumnya disamping bisa digunakan untuk masyarakat umum, juga berguna bagi penyandang cacat.

Tidak hanya itu, kata Mawardy, para penyandang cacat yang ada di kota ini juga, mendapat pembinaan rutin dari Pemko Banda Aceh dan Pemerintah Aceh, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

 Capai 61 Ribu
Sementara itu, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, dalam pidatonya yang dibacakan Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa mengatakan, untuk pembinaan bagi penyandang cacat di Aceh, setiap tahunnnya Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran bagi orang cacat Rp5 miliar. Pada tahun anggaran 2013 dialokasikan anggaran Rp 5,9 miliar, dari sumber APBA dan APBN Rp 1,45 miliar.

Anggaran sebesar itu digunakan antara lain untuk pemberdayaan ekonomi penyandang cacat melalui pemberian pelatihan khusus dan modal usaha untuk kemandirian ekonomi para penyandang cacat.

Gubernur mengungkapkan, jumlah penyandang cacat di Aceh mencapai 61.000 orang. Sekitar 60 persen, merupakan penyandang cacat fisik, atau tuna daksa, dan 8,7 peren tuna netra, selebihnya tuna grahita, penyandang masalah mental dan gangguan penyakit tertentu. “Jumlahnya terus meningkat 1,2 persen per tahun, tapi masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,9 persen,” katanya. (her) 

http://aceh.tribunnews.com/

Perihal bpmkotabandaaceh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

One Response to Banda Aceh Peduli Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

  1. Zulfan Yacoeb mengatakan:

    Alhamdulillah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: