Sanitasi di Banda Aceh Salah Satu Terbaik di Indonesia

Banda Aceh – Kota Banda Aceh dinilai memiliki prasarana dan sarana sanitasi skala kota yang memadai. Mulai dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) serta sistem drainase perkotaan yang cukup baik. Pengelolaan sampah di kota ini dimulai dari sumbernya. Penanganan sampah dari sumbernya tersebut patut dijadikan contoh oleh kabupaten/kota lainnya dengan mencanangkan Bank Sampah di sekolah-sekolah seperti yang ada di Kota Banda Aceh.

Penilaian tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito dalam Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang PLP, di Banda Aceh (3/9). “Selain itu, Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kota Banda Aceh juga sudah dilakukan pembinaan dengan cukup baik. TPA juga sudah dioperasikan secara sanitary landfill,” ungkap Djoko Mursito.

Lebih lanjut dia menilai tentang sistem drainase Kota Banda Aceh. Di kota tersebut menurutnya sudah dibangun infrastruktur drainase perkotaan yang cukup lengkap. Mulai dari saluran tersier, sekunder dan primer serta dilengkapi pula dengan bangunan rumah pompa untuk mengatur debit air yang akan dialirkan ke badan air atau laut. Djoko mengungkapkan, realitas sanitasi di Indonesia masih belum dikelola dengan baik. Air Limbah belum terkelola dengan baik, masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS), tingkat pelayanan sampah yang kurang memadai, TPA yang hampir penuh dan dioperasikan secara open dumping sampai dengan banjir di kawasan permukiman. “Masalahnya pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari masih kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat akan pentingnya sanitasi. Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sanitasi di daerahnya masih terbilang sedikit,” kata Djoko.

Selain permasalahan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta kurangnya komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda), yang lain adalah masih minimnya aparatur Pemda yang mengerti dan memahami tentang bagaimana melakukan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi yang baik. Hal itu menurut Djoko menyebabkan masih banyaknya prasarana dan sarana sanitasi yang tidak maupun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sebagai contoh konkrit, TPA yang didesain secara sanitary landfill masih dikelola dengan open dumping sehingga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Banyak sarana sanitasi komunal tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai alasan, dan masih banyaknya saluran drainase yang beralih fungsi menjadi saluran sampah umum, bahkan ditutup untuk pembangunan faasilitas lain. Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka dirasakan perlu untuk menyelenggarakan acara Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang PLP.

Acara sosialisasi PLP di Banda Aceh dibuka secara resmi oleh Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin. Acara tersebut juga mengagendakan kunjungan lapangan ke TPA Regional Blang Bintang, TPA Gampong Jawa, serta Sistem Drainase Kota Banda Aceh. Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh undangan 25 bupati/walikota atau perwakilannya, 25 pimpinan DPRD Kab/Kota, Direktur PPLP Kementerian PU, Walikota Banda Aceh, Kepala Dinas PU Kota Banda Aceh, Kadis Cipta Karya Provinsi NAD, serta narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dengan penyelenggaraan acara Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang PLP ini diharapkan para bupati/walikota maupun pihak DPRD kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum serta peserta lain yang berkesempatan hadir pada kegiatan ini dapat semakin kuat komitmennya untuk pengelolaan prasarana sarana bidang sanitas

——————

Banda Aceh  – Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementeriian Pekerjaan Umum, Ir Joko Mursito Dipl SE MM  mengatakan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) di Kota Banda Aceh dapat dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain di Indonesia.

Hal ini disampaikannya usai pembukaan acara Sosialisasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Rabu, (4/9) di Hermes Palace Hotel, jalan P Nyak Makam Banda Aceh.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh pasca bencana tsunami 2004 terkait penyediaan sanitasi merupakan sebuah hal yang patut ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia.
“Makanya sosialisasi ini kita gelar di Banda Aceh, jadi teman-teman dari peserta dari daerah lain dapat mempelajari apa yang tah dilakukan Banda Aceh yang sanitasinya sudah sangat baik” jelas Joko terkait ditunjuknya Banda Aceh sebagai tuan rumah sosialisasi kali ini.

“Meski porak-poranda oleh tsunami, tapi Banda Aceh mampu merancang dan memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang sangat memadai. Adanya bank-bank sampah di desa-desa dan sekolah-sekolah, adanya penampungan sampah sementara, sistem drainase sangat bagus dan memiliki TPA yang refresentatif adalah bukti Banda Aceh telah lebih baik dari daerah lain” ujarnya lagi.

Katanya lagi, Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan lagi kepedulian daerah untuk pembangunan dan pengelolalaan penyehatan lingkungan perkmukiman.

“Baru 57 persen sanitasi yang layak di Indonesia, artinya masih ada 43 persen yang belum layak. Hal ini disesabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Dan belum tingginya komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan sanitasi serta masih kurngnya SDM atau aparatur yang mengerti tentang PPLP” ungkap Joko.

Sementara itu, Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin M Eng Sc dalam sambutannya mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan, jika tidak ingin terus menerus mengeluarkan biaya besar sebagai konsekuensi prilaku kesehatan masyarakat yang masih buruk. Pemerintah harus mampu mengajak masyarakat untuk peduli dan menjadi masyarakat berwawasan ekologi.
Menurut Mawardy, dibutuhkan dua cara membentuk masyarakat berwawasan ekologi, pertama dengan menyampaikan masalah-masalah lingkungan yang mendasar kepada masyarakat dan kedua menyampaikan faktor-faktor utama sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk alasan dasar kerusakan lingkungan. Kedua pendekatan itu bersandar dalam kerangka kemitraan yang berkolaborasi dengan berbagai tokoh dan lembaga.

Katanya lagi,  pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk menuntaskan masalah kesehatan lingkungan. Karena, tanpa lingkungan yang bersih, takkan lahir generasi yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Salah satunya adalah dengan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam penggunaan air limbah yang terpusat dan dikelola sejak 2010-2012.
Saat ini, lanjut Mawardy, Banda Aceh telah memiliki sistem pengelolaan sampah dengan sanitary landfill dengan fasilitas yang terbilang lengkap.  Bahkan, dengan bantuan donor, Pemko terus merampungkan pembangunan drainase di seluruh penjuru Banda Aceh, dan terkoneksi ke Kabupaten Aceh Besar, sejak 2009.
“Tahun ini, realisasi pengerjaannya mencapai 80 persen. Kami berharap, proyek yang menghabiskan banyak biaya ini dapat mengurai masalah banjir yang juga menjadi masalah di kota-kota besar di Tanah Air” ujar mawardy.

Kata Mawardy lagi, kota-kota besar memang sering dihadapkan dengan persoalan sampah. Ini terjadi tidak hanya di negara berkembang. Karena itu, menciptakan masyarakat yang berorientasi pada sistem daur ulang akan sangat membantu mengurangi masalah yang ditimbulkan akibat sampah ini.

Di akhir sambutannya, selaku tuan rumah Mawardy berharap forum ini dapat memberikan masukan penting bagi semua peserta dari 25 kabupaten/kota dalam memperbaiki kualitas hidup melalui lingkungan yang sehat dan produktif. Karena menurut Mawardy, pada dasarnya, seluruh kota memiliki permasalahan yang sama dan perlu kerja bersama-sama untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah solusi hidup yang lebih baik, demi masa depan yang lebih sehat.
Mawardy yakin,  dengan beragam pendekatan konsep dan keyakinan akan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas dan madani.

Sosialisasi ini berlangsung selama Dua hari, yakni tangga 4 dan 5 September. 25 bupati dan Walikota hadir sebagai peserta pada acara ini, di antaranya Walikota Banjar Baru HM Ruziadin Noor, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Kabupaten Pati Haryanto SH MM M Si, Bupati Karang Anyar Dr Hj Rina Irianan Sri dan beberapa daerah lainnya. Selama mengikuti sosialisasi, para peserta juga akan mengunjungi berbagai infrastruktur terkait pembangunan sanitasi di kota Banda Aceh, seperti Drainase Retension Basin Ule Lheu dan lainnya. (Mkk)

sumber : http://www.bandaacehkota.go.id/

Perihal bpmkotabandaaceh
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: