Banda Aceh Masuk 4 Besar Pelayanan Publik Terbaik

kantor walikota banda aceh 2Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh masuk dalam empat besar pemerintah daerah terbaik dalam hal integritas pelayanan publik. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) yang melibatkan 60 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sementara tiga pemerintah daerah lainnya yaitu Pemkot Bitung (Sulawesi Utara), Pare-pare (Sulawesi Selatan), dan Banjar Baru (Kalimantan Selatan), Keempat pemerintah daerah tersebut meraih nilai integritas di atas 7. Di Banda Aceh, penilaian dilakukan oleh tim KPK pada sejumlah instansi pelayanan publik. Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Seminar Pencegahan Korupsi

Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh menyelenggarkan seminar pencegahan korupsi. Seminar yang mengusung tema “Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK)” ini di gelar, Rabu (21/11) di Aula Lantai IV, Gedung A Kantor Walikota Banda Aceh.

Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin M. Eng, Sc dalam sambutannya mengatakan, meskipun Pemko Banda Aceh telah meraih opini WTP dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut bukan berarti pengelolaan keuangan Ibukota Provinsi Aceh ini tidak memiliki kekurangan. Menurutnya masih ada temuan-temuan dari BPK meski nilainya tidak berpengaruh besar dan tidak terindikasi merugikan negara, tapi tetap saja merupakan sebuah catatan yang harus di perbaiki kedepan. Untuk itu, Mawardy meminta kepada KPK dan BPKP agar mengedepankan fungsi pembinaan sebagai upaya untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan Pemko Banda Aceh yang transparan dan akuntabel yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan masyarakat. Baca pos ini lebih lanjut